Menurut Biden, perintah eksekutif ini memungkinkan pemerintahannya segera menjatuhkan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta. Sanksi mengincar kepentingan bisnis, individu, serta anggota keluarga dekat.
Saat itu belum disebutkan siapa-siapa saja yang terdampak sanksi, namun Biden menegaskan sanksi akan berpengaruh terhadap ekspor serta mencegah para jenderal mengakses dana 1 miliar dolar milik pemerintah Myanmar yang disimpan di AS.
"Kami akan mengidentifikasi target (sanksi) putaran pertama pekan ini dan kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat," kata Biden, pada 10 Februari lalu.