Pakar dan kelompok HAM PBB memperkirakan lebih dari 1 juta orang, terutama Uighur serta kelompok minoritas muslim lainnya, ditahan dalam kamp di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir. China membantah tuduhan adanya pelanggaran di Xinjiang.
Depkeu AS juga menjatuhkan sanksi pada dua entitas militer Myanmar serta sebuah organisasi yang memberikan dukungan pertahanan. Direktorat Industri Pertahanan Myanmar, salah satu entitas yang dijatuhi sanksi, diketahui memproduksi senjata untuk tentara dan polisi Myanmar yang digunakan dalam kekerasan brutal terhadap warga penentang kudeta 1 Februari.
Selain itu Depkeu AS menargetkan empat pejabat daerah, termasuk Myo Swe Win, yang mengepalai memimpin pemerintahan junta di wilayah Bago. Menurut depkeu, setidaknya 82 orang di wilayah itu tewas dibantai dalam sehari pada April lalu.
Kanada memberlakukan sanksi terhadap empat entitas yang berafiliasi dengan pemerintahan junta militer Myanmar, sementara Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap militer.
Selain Myanmar, depkeu juga memasukkan Kantor Kejaksaan Pusat Korut dalam daftar hitam, mantan menteri jaminan sosial, Menteri Angkatan Bersenjata yang baru diangkat Ri Yong Gil, serta sebuah universitas di Rusia yang memfasilitasi pengiriman pekerja dari Korut.
Selain depkeu, Departemen Luar Negeri (Deplu) juga melarang 12 orang, termasuk pejabat di China, Belarusia, dan Sri Lanka, bepergian ke Amerika Serikat.