Tidak ada batasan hukum bagi Australia untuk mengakui Palestina sebagai negara.
Sejak PBB didirikan pada 1945, status Palestina menjadi pertanyaan abadi dalam hukum internasional modern. Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB memutuskan bahwa Israel melanggar larangan penggunaan kekuatan dalam pendudukan atas wilayah Palestina.
Palestina memegang status khusus "negara pengamat non-anggota" PBB sejak 2012.
Mahkamah Internasional (ICJ) pada 2004 memberikan pendapat tentang dampak pembangunan tembok Israel di wilayah pendudukan Palestina. ICJ menyimpulkan, tembok dibangun untuk melindungi pemukiman ilegal, mendukung pencaplokan tanah Palestina, serta menyangkal penentuan nasib sendiri rakyat Palestina.
Kecaman PBB atas pendudukan Israel juga ditegaskan kembali dalam resolusi Majelis Umum pada 30 Desember 2022. Resolusi tersebut menegaskan kewajiban Israel, sebagai kekuatan penjajah, untuk:
1. Mematuhi Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil selama perang
2. Menghentikan pelanggaran hak asasi manusia rakyat Palestina
3. Menghentikan upaya untuk mengubah wilayah Palestina melalui pemukiman ilegal dan akhiri pendudukan
4. Menghentikan pembangunan dan membongkar tembok yang telah dibangunnya di wilayah pendudukan
5. Menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Palestina dan kesatuan teritorial wilayah pendudukan
6. Mengakhiri blokade Jalur Gaza dan pembatasan lain atas kebebasan bergerak orang dan barang.