MOSKOW, iNews.id – Parlemen Rusia pada Selasa (24/5/2022) mengesahkan undang-undang yang memberikan wewenang kepada jaksa untuk menutup kantor media asing di negara itu. Hal tersebut bisa dilakukan jaksa, jika sebuah negara menunjukkan sikap “tidak bersahabat” dengan media Rusia.
Kemunculan UU baru itu menyusul penutupan sejumlah outlet berita Rusia di negara-negara Barat di tengah agresi militer Moskow di Ukraina.
UU tersebut juga melarang penyebaran artikel atau materi lain dari media yang telah ditutup oleh Kejaksaan Rusia. Kendati telah disahkan oleh Duma Negara (DPR Rusia), UU itu masih perlu ditinjau oleh Majelis Tinggi Parlemen Rusia dan ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin agar bisa diberlakukan efektif.
Jurnalis dari organisasi media yang dianggap sebagai pelanggar undang-undang tersebut, akan dicabut akreditasinya oleh Kementerian Luar Negeri Rusia. Itu artinya mereka tidak dapat lagi bekerja di negara bekas Uni Soviet tersebut.
Pada Maret lalu, Moskow juga memberlakukan undang-undang yang dapat menghukum para wartawan dan media asing jika kedapatan menyebarkan berita palsu tentang militer Rusia.
“Dalam situasi geopolitik saat ini, media massa telah menjadi instrumen pengaruh pada keadaan informasi masyarakat,” kata para anggota Duma Negara dalam catatan penjelasan resmi mereka tentang UU tersebut, seperti dikutip Reuters.