MOSKOW, iNews.id - Presiden Rusia Vladimir Putin resmi merevisi doktrin nuklir yang bertujuan untuk menjamin keamanan nasional dari ancaman kekuatan musuh. Hal itu tertuang dalam Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Negara Federasi Rusia tentang Pencegahan Nuklir yang dirilis Selasa (19/11/2024).
Menurut doktrin baru tersebut, Rusia bisa menerapkan pencegahan nuklir untuk menangkal agresi oleh kekuatan musuh dan blok militer yang memiliki senjata pemusnah massal atau persenjataan konvensional dalam jumlah besar.
Negara-negara yang mengizinkan wilayahnya bagi pihak lain untuk mempersiapkan dan melancarkan serangan terhadap Rusia juga masuk dalam kategori musuh.
Serangan oleh satu anggota blok, termasuk yang tidak memiliki senjata nuklir, akan dianggap sebagai serangan oleh secara kolektif. Hal yang sama berlaku jika negara yang secara resmi tidak tergabung dalam organisasi militer didukung oleh kekuatan nuklir.
"Kebijakan negara di bidang pencegahan nuklir bersifat defensif, ditujukan untuk menjaga potensi kekuatan nuklir pada tingkat yang memadai untuk memastikan pencegahan serta menjamin perlindungan kedaulatan dan integritas teritorial negara," bunyi dokumen yang disahkan Putin, seperti dilaporkan Sputnik.
Kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memastikan, musuh-musuh Rusia memahami betul akan menerima pembalasan jika melakukan agresi terhadap wilayahnya.
Tujuan lain adalah memastikan bahwa calon agresor menyadari bahwa pembalasan tidak akan bisa dihindari jika mereka menyerang. Selain itu negara-negara sekutu militer Rusia akan mendapat perlindungan jika mendapat perlakuan sama.
Dokumen itu mencantumkan 10 ancaman yang memenuhi syarat untuk direspons dengan doktrin pencegahan nuklir, mulai dari persenjataan nuklir yang dimiliki musuh hingga potensi proliferasi senjata pemusnah massal dan sistem pengirimannya yang tidak terkendali.
Ancaman lain termasuk penumpukan militer di dekat perbatasan Rusia, pengembangan sistem rudal antibalistik, penyebaran sistem senjata konvensional yang dapat menyerang wilayah Rusia, dan potensi rencana sabotase yang dapat menyebabkan bencana lingkungan berskala besar.