Pernyataan tersebut merupakan keterangan Lam mengenai masa depan politik Hong Kong paling terperinci sejak wilayah itu diguncang unjuk rasa besar sejak Juni 2019.
Presiden Xi Jinping saat berkunjung ke Hong Kong pada 2017 untuk memperingati 20 tahun penyerahan dari Inggris, mengungkapkan harapannya bahwa praktik 'satu negara dua sistem' bisa berjalan mulus dalam jangka panjang.
Namun kekhawatiran dan ketakutan tentang masa depan politik Hong Kong di bawah pemerintahan China yang semakin otoriter memicu unjuk rasa besar. Hal ini dipicu penerapan RUU ekstradisi, di mana para penjahat Hong Hong bisa diadili di China.
Para pengunjuk rasa dan anggota parlemen prodemokrasi menuduh China melanggar janji mereka terhadap Inggris sebelum penyerahan pada 1997. Mereka pun membayangkan masa depan Hong Kong yang suram setelah 2047, di mana kota pusat keuangan dunia itu akan diperlakukan sama seperti daerah lainnya di China.
Namun beberapa anggota parlemen Hong Kong berpendapat, unjuk rasa yang diwarnai kekerasan belakangan ini cenderung membuat Beijing merasa terancam. Dengan begitu, kecil kemungkinan China akan terus memberikan kebebasan terpisah di Hong Kong setelah 2047.