"Yoon Suk Yeol telah memilih cara darurat militer yang tidak rasional dan anti-demokrasi untuk memperpanjang napas politiknya karena dia telah terdesak ke tepi jurang," bunyi pernyataan KCTU, seperti dikutip dari BBC.
Status darurat militer yang diumumkan Yoon mengejutkan banyak pihak karena negara tak dalam kondisi genting. Bahkan penolakan tak hanya datang dari oposisi, melainkan kubu yang berkuasa sekaligus penyokong Yoon, Partai Kekuatan Rakyat.
Setelah Yoon mengumumkan darurat militer, para anggota parlemen bergegas kembali ke kantor mereka untuk menggelar sidang darurat yang agendanya pemungutan suara menolak keputusan presiden tersebut.
Beberapa anggota parlemen, seperti pemimpin oposisi dari Partai Demokrat, Hong Keewon, bahkan memanjat tembok agar bisa memasuki gedung parlemen yang dijaga ketat polisi. Petugas sempat melarang masuk siapa pun termasuk anggota parlemen masuk, meski akhirnya mengizinkan.
Yoon menjadi presiden yang tidak berdaya sejak pemilihan umum (pemilu) terakhir. Kubu oposisi menang telak dan menguasai parlemen. Dampaknya pemerintahan Yoon sangat sulit untuk meloloskan undang-undang (UU). Sebaliknya Yoon menggunakan wewenangnya sebagai presiden untuk memveto UU yang disahkan kalompok oposisi.