Situasi diperumit dengan skandal yang dihadapi Ibu Negara Kim Keon Hee yang dituduh korupsi atau menyalahgunakan posisinya untuk membuat pengaruh. Oposisi juga berkali-kali meluncurkan penyelidikan terhadap Ibu Negara, namun digagalkan oleh Yoon.
Pekan ini, kubu oposisi di parlemen memangkas anggaran yang diajukan oleh pemerintah serta partai berkuasa. Masalahnya, rancangan anggaran itu tidak bisa diveto oleh Yoon.
Ketegangan belum berakhir, kelompok oposisi mengincar beberapa menteri di kabinet Yoon untuk dimakzulkan, terutama kepala badan audit pemerintah, karena enggan menyelidiki Kim.
Dalam situasi yang terpojok, Yoon merasa perlu untuk memulihkan ketertiban pemerintahannya dari gangguan oposisi. Dia menyebut ada kekuatan anti-pemerintah yang berusaha melumpuhkan negara.
Media Korsel Hankyoreh melaporkan saat rapat kabinet pada 2024, Yoon memicu kritik setelah mengatakan ada kekuatan anti-pemerintah yang mengancam kebebasan demokrasi yang diam-diam beroperasi di masyarakat.
Yoon juga menuduh kubu oposisi bekerja sama dengan Korea Utara untuk mengacaukan pemerintahan nasional serta memecah belah bangsa.
Namun itu bukan pertama kali Yoon mengungkapkan sentimen serupa. Dalam sambutannya kepada anggota Partai Kekuatan Rakyat pada 2021, Yoon mengatakan mereka yang bergabung dengan gerakan pro-demokrasi telah mempelajari ideologi revolusioner sayap kiri dan teori juche Korea Utara, merujuk pada ideologi Marxis di negara tetangganya itu.