Rencana ini pastinya akan memicu perlawanan luas, bukan hanya dari Palestina tapi juga komunitas internasional, karena dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, salah satu penandatangan surat, mengunggah pernyataan ini melalui media sosial X. Ia menegaskan bahwa pengakuan terhadap negara Palestina di wilayah mana pun akan menjadi ancaman eksistensial bagi Israel.
Selain Smotrich, penandatangan surat termasuk sejumlah menteri penting lainnya: menteri pertahanan, ekonomi, pertanian, energi, komunikasi, perhubungan, kehakiman, pariwisata, inovasi, budaya, urusan diaspora, pendidikan, kesetaraan sosial, kerja sama kawasan, serta Ketua Knesset Amir Ohana.
Desakan para menteri ini menunjukkan semakin menguatnya tekanan dari dalam pemerintahan untuk mengambil tindakan sepihak di tengah memburuknya situasi di wilayah pendudukan.
Pemerintah Otoritas Palestina menegaskan bahwa Tepi Barat merupakan bagian tak terpisahkan dari masa depan negara Palestina. Mereka mengecam langkah pencaplokan sebagai bentuk penghancuran solusi dua negara dan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.
Israel telah menduduki Tepi Barat sejak Perang Timur Tengah tahun 1967. Sejak saat itu, pembangunan permukiman Yahudi ilegal terus diperluas, khususnya setelah pecahnya perang di Jalur Gaza pada Oktober 2023.