Bulan lalu DK mengeluarkan pernyataan yang menyuarakan keprihatinan atas pemberlakukan keadaan darurat oleh militer Myanmar serta menyerukan pembebasan semua tahanan. Namun DK tak bisa mengutuk karena ditentang Rusia dan China.
Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari.
Militer menuduh partai Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan dalam pemilu pada November. Komisi pemilihan menepis ada kecurangan masif yang bisa memengaruhi hasil suara.
Sejauh ini lebih dari 60 demonstran tewas dan sekitar 1.800 orang ditahan, termasuk jurnalis.
Seorang penyelidik hak asasi manusia independen PBB di Myanmar dan Human Rights Watch (HRW) mendesak DK untuk memberlakukan embargo senjata global serta sanksi ekonomi terhadap pemerintahan junta.
Namun para diplomat menegaskan sanksi tidak mungkin diwjudkan dalam waktu dekat karena akan ditentang oleh China dan Rusia selalu pemegang hak veto di DK.