HANOI, iNews.id - Pemerintah Vietnam akan memangkas lima kementerian untuk efisiensi. Dampaknya, parlemen Majelis Nasional juga memangkas dua komite yang bermitra dengan lima kementerian tersebut.
Pemangkasan ini merupakan bagian dari rencana restrukturisasi organisasi yang telah disetujui Komite Sentral Partai Komunis Vietnam pada akhir Januari lalu. Langkah ini juga upaya lebih luas untuk merampingkan pemerintahan serta meningkatkan efisiensi operasional.
Rencana restrukturisasi tersebut mencakup peleburan di dalam pemerintahan. Kementerian Perencanaan dan Investasi akan bergabung dengan Kementerian Keuangan sehingga menjadi Kementerian Keuangan
Dikutip dari VnExpress International, Kementerian Konstruksi dan Kementerian Perhubungan akan bergabung menjadi Kementerian Konstruksi, Kementerian Pertanian dan Pembangunan Perdesaan bergabung dengan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup menjadi Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup.
Kementerian Informasi dan Komunikasi dan Kementerian Sains dan Teknologi akan dikonsolidasikan di bawah Kementerian Sains dan Teknologi.
Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Sosial diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri.
Namun ada kementerian baru yakni Kementerian Etnis dan Agama. Kementerian ini dibentuk didasarkan badan pemerintah sebelumnya, yakni Komite Urusan Etnis Minoritas. Tugasnya mengambil alih peran negara dalam urusan agama yang sebelumnya dilakoni Kementerian Dalam Negeri.
Dengan demikian, perubahan ini akan mengurangi jumlah total kementerian pemerintah sebanyak lima.
Struktur kepolisian lokal juga akan berubah dengan fokus pada penguatan operasi tingkat komune dan pengurangan departemen kepolisian tingkat kota, kecuali di kepulauan di mana kantor polisi akan tetap ada karena tidak adanya unit administratif tingkat komune.
Parlemen Majelis Nasional juga akan mengalami perubahan struktural. Komite Urusan Luar Negeri akan dibubarkan, tanggung jawabnya akan diserahkan kepada Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional, Kantor Majelis Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.
Ini akan berdampak pada penggantian nama Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Komite Pertahanan, Keamanan, dan Urusan Luar Negeri Nasional.
Penggabungan lainnya termasuk Komite Hukum dan Komite Kehakiman yang akan membentuk Komite Hukum dan Kehakiman, serta Komite Ekonomi dengan Komite Keuangan dan Anggaran yang berwujud Komite Ekonomi dan Keuangan.
Beberapa komite lain juga akan dilebur.