Ini akan berdampak pada penggantian nama Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional menjadi Komite Pertahanan, Keamanan, dan Urusan Luar Negeri Nasional.
Penggabungan lainnya termasuk Komite Hukum dan Komite Kehakiman yang akan membentuk Komite Hukum dan Kehakiman, serta Komite Ekonomi dengan Komite Keuangan dan Anggaran yang berwujud Komite Ekonomi dan Keuangan.
Beberapa komite lain juga akan dilebur.
Secara keseluruhan, perubahan ini akan mengurangi jumlah komite Majelis Nasional sebanyak dua.
Dengan restrukturisasi ini, jumlah kementerian dan lembaga setingkat kementerian susut menjadi 17 dari sebelumnya 22. Selain itu entitas yang berafiliasi dengan pemerintah 5.
Perdana Menteri Chinh juga mengarahkan kementerian dan lembaga yang tidak mengalami penggabungan untuk mengurangi divisi internal setidaknya 15 hingga 20 persen. Entitas yang digabungkan akan menghadapi target pengurangan yang lebih tinggi, yaitu 35 hingga 40 persen.
Tujuannya untuk mengurangi jumlah PNS yang menerima gaji dari anggaran negara setidaknya 20 persen. Sasaran ini merupakan bagian dari rencana untuk menata ulang dan menyederhanakan struktur kementerian, kantor wilayah, kantor cabang, dan daerah sesuai dengan peta jalan implementasi yang diuraikan dalam Keputusan No 178/2024/ND-CP.