Selanjutnya, Kementerian Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dan Sosial diintegrasikan ke dalam Kementerian Dalam Negeri.
Namun ada kementerian baru yakni Kementerian Etnis dan Agama. Kementerian ini dibentuk didasarkan badan pemerintah sebelumnya, yakni Komite Urusan Etnis Minoritas. Tugasnya mengambil alih peran negara dalam urusan agama yang sebelumnya dilakoni Kementerian Dalam Negeri.
Dengan demikian, perubahan ini akan mengurangi jumlah total kementerian pemerintah sebanyak lima.
Struktur kepolisian lokal juga akan berubah dengan fokus pada penguatan operasi tingkat komune dan pengurangan departemen kepolisian tingkat kota, kecuali di kepulauan di mana kantor polisi akan tetap ada karena tidak adanya unit administratif tingkat komune.
Parlemen Majelis Nasional juga akan mengalami perubahan struktural. Komite Urusan Luar Negeri akan dibubarkan, tanggung jawabnya akan diserahkan kepada Komite Pertahanan dan Keamanan Nasional, Kantor Majelis Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.