Dia mengklaim orang India non-lokal diberi peluang pariwisata dan lahan hutan disewakan kepada mereka. Sementara orang Kashmir dijauhkan.
"India secara ekonomi mencekik warga Kashmir sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi PBB," tambahnya.
Presiden Jammu dan Kashmir yang dikelola Pakistan, Masood Khan; Duta Besar Turki, Ihsan Mustafa Yurdakul; Duta Besar Palestina, Ahmad Rabaie dan Duta Besar Azerbaijan, Ali Fikrat Oglu Alizada, dan pejabat pemerintah Pakistan juga berbicara pada kesempatan tersebut.
Para pembicara mengamati masalah Kashmir dan Palestina merupakan contoh pelanggaran HAM terburuk di dunia modern. Kedua masalah itu menonjol dan setua Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi belum terselesaikan.