Sementara itu, seorang pejabat Kemlu RI mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antarnegara bersifat rahasia dan isinya tidak dapat diungkapkan ke publik. Sang pejabat menolak berkomentar lebih lanjut.
Saat dihubungi Reuters, baik Kemlu China, Kementerian Pertahanan China, maupun Kedutaan Besar China di Jakarta belum menanggapi permintaan komentar terkait isu tersebut.
Tiga sumber dari Pemerintah RI mengaku telah mendapat pengarahan tentang masalah sengketa di Laut Natuna Utara itu. Ketiganya membenarkan adanya surat permintaan dari diplomat China tersebut. Dua dari sumber itu mengatakan, China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran.
Bagi Indonesia, ujung selatan Laut Cina Selatan masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI, sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut. Indonesia juga telah menamakan wilayah perairan itu sebagai Laut Natuna Utara pada 2017.
Namun, China keberatan dengan perubahan nama itu dan berkeras bahwa perairan itu berada dalam klaim teritorialnya yang luas di Laut China Selatan yang ditandai dengan “sembilan garis putus-putus” berbentuk U. Sayangnya, batas wilayah yang diklaim Beijing secara sepihak itu sama sekali tidak memiliki dasar hukum, menurut Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda, pada 2016.