JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Indonesia masih mempelajari hasil penelitian sejarah soal kekerasan berlebihan yang dilakukan tentara Belanda selama penjajahan pada 1945 sampai 1949. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte pada Kamis lalu meminta maaf kepada rakyat atas perlakuan pasukan Belanda dalam upaya merebut kembali Indonesia setelah dikuasai Jepang dalam Perang Dunia II.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah perlu mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai dengan benar permintaan maaf Rutte.
"Kami tengah mempelajari dokumen tersebut agar bisa memaknai secara utuh statement (pernyataan) yang disampaikan PM Rutte tersebut," kata Faizasyah, Sabtu (19/2/2022).
Dia menambahkan, Pemerintah mengikuti secara saksama publikasi hasil penelitian berjudul 'Kemerdekaan, Dekolonisasi, Kekerasan dan Perang di Indonesia 1945-1950' yang juga melibatkan para pakar dari Indonesia itu. Studi tersebut dilakukan oleh tiga lembaga Belanda, KITLV, NIMH dan NIOD, serta beberapa peneliti Tanah Air.
Rutte menyampaikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia dalam konferensi pers di Brussel, Belgia, pada Kamis terkait temuan sejarah bahwa negaranya menggunakan kekerasan berlebihan. Hasil penelitian mengungkap, militer Belanda melakukan kekerasan sistematis, berlebihan, dan tidak etis, selama perjuangan kemerdekaan Indonesia pada 1945 hingga 1949.
"Kami harus menerima fakta yang memalukan. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia hari ini atas nama pemerintah Belanda," kata Rutte.