YANGON, iNews.id - Pemimpin baru Myanmar pascakudeta memprioritaskan beberapa agenda selama pemerintahan transisi setahun ke depan. Mereka akan menyelidiki kecurangan pemilu November 2020 serta penanganan wabah Covid-19.
Pemimpin Myanmar hasil kudeta Jenderal Min Aung Hlaing mengumumkan langkah tersebut dalam pertemuan pertama pemerintahan baru di Ibu Kota Naypyitaw, Selasa (2/2/2021).
Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, dalam terbitan Rabu (3/2/2021) melaporkan, tuduhan kecurangan pemilu merupakan salah satu alasan militer menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi.
Disebutkan, Suu Kyi tidak merespons permintaan terkait tuduhan pelanggaran pemilu yang meluas.
Komisi pemilihan Myanmar UEC pada 4 hari sebelum kudeta militer menyatakan tidak ada pelanggaran masif dalam pemilu yang bisa memengaruhi hasil suara.
Dalam pemilu pada November 2020, partai yang dipimpin Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), merebut 396 dari 476 kursi di majelis rendah (DPR) dan tinggi (Senat) parlemen. Sementara itu partai oposisi, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang juga didukung militer, hanya mendapat 33 kursi untuk majelis rendah dan tinggi.
Militer Myanmar menyatakan akan memegang kekuasaan selama keadaan darurat yakni setahun. Setelah itu pemerintahan di bawah militer akan menggelar pemilu yang baru dan pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan.