Sementara itu faksi perlawanan Palestina yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, mengecam keputusan itu.
"Tidak akan memberikan (Israel) legitimasi atas tanah kami. Rakyat kami akan melawan dengan segala cara," bunyi pernyataan Hamas.
Sejak memegang kendali pemerintahan pada Januari 2023, koalisi pendukung Netanyahu telah menyetujui lebih dari 7.000 unit rumah baru, paling jauh di Tepi Barat. Selain itu koalisi juga mengamandemen UU yang membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat lokasi yang sebelumnya telah dievakuasi.
Komunitas internasional menganggap permukiman yang dibangun di atas tanah yang direbut Israel dalam Perang Arab-Israel 1967 sebagai ilegal. Perluasan permukiman Yahudi menjadi pemicu langgengnya konflik Israel-Palestina.
Palestina sedang berusaha mendirikan negara merdeka meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Namun Israel menyebut Yerusalem sebagai ibu kotanya yang tak bisa dibagi. Pembicaraan damai yang ditengahi oleh AS sejak 2014 dibekukan, yakni solusi dua negara.