Sejak berkuasa pada Januari lalu, pemerintahan koalisi Netanyahu telah menyetujui rencana pembangunan untuk lebih dari 7.000 unit rumah baru di Tepi Barat. Pemerintahannya juga mengubah undang-undang untuk membuka jalan bagi para pemukim untuk kembali ke empat pemukiman yang sebelumnya telah dievakuasi.
Menanggapi keputusan Israel pada Minggu, Otoritas Palestina—yang menjalankan pemerintahan sendiri secara terbatas di beberapa bagian Tepi Barat—menyatakan akan memboikot pertemuan Komite Ekonomi Bersama dengan Israel yang dijadwalkan pada Senin (19/6/2023) ini.
Kelompok Islam Hamas, yang telah memerintah Gaza sejak 2007, mengutuk tindakan itu. Faksi politik Palestina itu mengatakan tidak akan memberikan Israel legitimasi atas tanah Palestina. “Orang-orang kami akan melawannya dengan segala cara,” ungkap Hamas.
Sementara kelompok pemukim Yahudi menyambut baik pengumuman tersebut.