Koalisi pemerintahan Netanyahu, termasuk dua partai ultra-Ortodoks, beralasan pengecualian kelompok ekstrem Yahudi itu dari kewajiban perang bertujuan untuk menjaga prinsip atau keyakinan. Mereka sengaja dijauhkan dari militer karena berpotensi bisa bersinggungan dengan pemahaman atau nilai-nilai konservatif.
Masalah ini memicu protes di kalangan Yahudi ultra-Ortodoks yang populasinya 13 persen dari total 10 juta penduduk Israel. Warga ultra-Ortodoks diperkirakan terus bertambah mencapai 19 persen pada 2035.
Penolakan mereka untuk ikut dalam perang telah memicu perpecahan berkepanjangan di kalangan masyarakat Israel.
Penghapusan wajib militer terhadap komunitas Yahudi ultra-Ortodoks menyebabkan mereka tak bisa mendapat pekerjaan. Oleh karena itu mereka hanya menjadi beban pemerintah dan pembayar pajak kelas menengah yang sekuler.
Selain Yahudi ultra-Ortodoks, warga keturunan Arab juga dikecualikan dari wajib militer. Populasi mereka di Israel mencapai 21 persen dari total penduduk.
Wajib militer diterapkan kepada pria dan wanita Israel yang sudah memasuki usia 18 tahun. Pria menjalani wajib militer selama 32 bulan, sementara wanita 24 bulan.