Kritik terhadap Dewan Perdamaian Gaza juga menyentuh struktur lembaga tersebut. Meski disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 pada November 2025, piagam dewan dinilai tidak secara eksplisit menyebut Gaza, meski dibentuk setelah perang besar di wilayah tersebut.
Trump mengumumkan pembentukan Dewan Perdamaian Gaza pada 15 Januari sebagai bagian dari rencana 20 poin perdamaian Gaza. Gedung Putih menyebut Trump akan memimpin langsung dewan itu dengan dukungan tokoh-tokoh berpengalaman di bidang diplomasi dan pembangunan.
Namun, piagam Dewan Perdamaian memberi Trump kewenangan luas, termasuk hak veto dan pengangkatan anggota seumur hidup. Para pengkritik menilai struktur ini berpotensi mengabaikan peran PBB dan justru memperuncing perdebatan soal siapa yang seharusnya menguasai dan mengelola Gaza setelah perang berakhir.