Langkah itu diragukan akan berhasil. Pasalnya, tak ada satu pun faksi di Palestina, bahkan warganya, ingin Hamas dikesampingkan dari politik. Sebagai gambaran, sebagian besar warga Gaza merupakan para loyalis Hamas. Popularitas Hamas juga naik di Tepi Barat sejak perang.
Selain itu para pemimpin faksi di pemerintahan Otoritas Palestina yang kini berkuasa di Tepi Barat belum tentu mau mengisi posisi pemerintahan di Gaza.
Para pemimpin negara Arab juga tak akan mendukung gagasan pemerintahan baru Gaza di bawah bayang-bayang militer Israel.
“Dari Israel pilihannya adalah, mereka mengakhiri perang dan mundur atau membentuk pemerintahan militer di sana. Mereka ingin menguasai seluruh wilayah entah sampai kapan. Karena, begitu mereka meninggalkan suatu wilayah, Hamas akan muncul kembali,” kata Yossi Mekelberg, pakar Timur Tengah dan Afrika Utara dari Chatham House, dikutip dari Reuters, Jumat (17/5/2024).
Surat kabar terbesar Israel Yedioth Ahronoth, mengutip analisis lembaga pertahanan, melaporkan biaya yang harus dikeluarkan Israel untuk membentuk pemerintahan militer di Jalur Gaza mencapai 20 miliar shekel atau sekitar Rp86,2 triliun per tahun, belum termasuk biaya rekonstruksi.
Selain itu akan ada penarikan pasukan dari wilayah lain seperti perbatasan Lebanon dan Israel tengah untuk ditempatkan di Gaza. Ini berarti akan ada lebih banyak kebutuhan untuk merekrut tentara cadangan.