“Kami bekerja dengan mitra internasional untuk menyerukan pemulihan pemerintahan yang dipilih secara demokratis, menyerukan kepada militer Myanmar untuk membebaskan mereka yang ditahan,” kata Menteri Luar Negeri Kanada, Marc Garneau.
Sementara itu, Jepang menyatakan setuju dengan India, Amerika Serikat, dan Australia tentang seruan pemulihan demokrasi secara cepat di Myanmar. Sebelumnya, Washington DC juga memberlakukan sanksi baru terhadap militer Myanmar, dan PBB mengecam militer yang menggunakan kekerasan terhadap demonstran.
Unjuk rasa masih berlangsung di Myanmar Jumat pagi. Demonstrasi hari ini sudah menandai dua minggu aksi masyarakat turun ke jalan di kota-kota besar Myanmar. Pemimpin dan aktivis pemuda, Thinzar Shunlei Yi, memuji sanksi pembekuan aset dan larangan bepergian kepada para jenderal oleh Inggris dan Kanada.
“Kami mendesak negara-negara lain untuk ikut memberikan tanggapan serupa yang terkoordinasi dan bersatu. Kami menunggu pengumuman sanksi Uni Eropa pada tanggal 22,” ujarnya melalui Twitter.
Direktur Kampanye Burma-Inggris, Mark Farmaner, juga mengapresiasi sanksi terhadap militer. Sanksi kepada para pemimpin junta, kata dia, sebagian besar memang bersifat simbolis semata. Akan tetapi, tindakan untuk memberikan sanksi bisnis akan jauh lebih efektif.
Setelah hampir setengah abad saat junta militer memimpin Myanmar, bisnis yang terkait dengan tentara memiliki andil yang signifikan bagi perekonomian di negara berpenduduk 53 juta jiwa itu, mulai dari industri perbankan, produksi bir, telekomunikasi hingga transportasi.
Militer Myanmar dipimpin oleh Min Aung Hlaing merebut kekuasaan dengan kudeta dan menuduh partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), melakukan kecurangan dalam pemilu 8 November 2020.