BEIRUT, iNews.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak Lebanon segera membentuk pemerintahan baru untuk menjalankan agenda reformasi. Jika tidak, Lebanon akan dianggap tidak ada.
Pemerintahan Lebanon bubar setelah sejumlah beberapa menteri dan Perdana Menteri, Hassan Diab, mengundurkan diri setelah ledakan besar mengguncang Beirut--ibu kota Lebanon--pada awal Agustus ini.
Ledakan yang menewaskan lebih dari 200 orang dan melukai setidaknya 5.000 orang diklaim sebagai salah satu indikasi ketidakmampuan para pejabat negara dan juga politikus korup mengendalikan jalannya pemerintahan.
Terlebih, insiden tersebut terjadi di tengah krisis ekonomi dan energi yang melanda negara Teluk itu sejak awal 2020. Prancis yang selama dua tahun terakhir membujuk Lebanon melakukan reformasi menyarankan segera dibentuk pemerintahan baru.
Jika situasinya tidak berubah ke arah perbaikan dalam waktu dekat dikhawatirkan Lebanon tidak akan masuk dalam daftar bantuan pemulihan ekonomi dari komunitas internasional.