Meski demikian, Blinken menegaskan AS tetap tidak setuju dengan langkah ICC yang menyelidiki dugaan kejahatan perang tentaranya di Afghanistan serta tentara Israel di Palestina.
"Sangat tidak setuju dengan tindakan ICC terkait situasi Afghanistan dan Palestina," katanya.
Blinken menambahkan, AS mendorong berbagai reformasi untuk membantu ICC agar memprioritaskan sumber daya dalam mencapai misi intinya, yaitu sebagai benteng terakhir dalam menghukum dan mencegah kejahatan perang.
ICC menyambut baik langkah AS tersebut.
"Saya percaya keputusan ini menandakan dimulainya fase baru dari upaya bersama untuk melawan impunitas," kata Silvia Fernandez de Gurmendi, presiden majelis negara anggota.
Pemerintahan Trump pada 2020 menuduh ICC melanggar kedaulatan negaranya karena mengizinkan penyelidikan kejahatan perang terhadap pasukan AS. Sanksi pun dijatuhkan pada September 2020 terhadap staf pengadilan, termasuk Bensouda, yakni dengan pembekuan aset dan larangan masuk. Amerika Serikat bukan anggota ICC.
Mengomentari sanksi tersebut, ICC menyebutnya sebagai serangan terhadap keadilan internasional dan supremasi hukum.
Setelah itu Menlu Mike Pompeo menentang penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Wilayah Otoritas Palestina, termasuk oleh pasukan Israel.