Tahun lalu, junta menyetujui lima poin rencana ASEAN untuk mengakhiri kerusuhan di Myanmar, termasuk menghentikan permusuhan, mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mendukung proses perdamaian yang inklusif.
Beberapa anggota ASEAN telah frustrasi atas kegagalan tentara untuk mematuhi poin kesepakatan tersebut. Akibatnya, ASEAN mencegah para jenderal menghadiri pertemuan regional sampai mereka menunjukkan kemajuan.
Menurut PBB, lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat konflik pasca-kudeta di Myanmar. Selain itu, kelompok hak asasi manusia mengatakan, ribuan warga sipil ditangkap, dipukuli, disiksa dan dibunuh.
Pemerintah militer Senin lalu menuduh media Barat bias melaporkan peristiwa di Myanmar. Merekka justru berusaha melindungi rakya dari "teroris", dan telah membebaskan lebih dari 48.000 pengunjuk rasa yang ditahan.