Semua permukiman Yahudi dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional, namun Israel membedakan antara yang telah disetujui oleh pemerintaha dan yang tidak. Saat ini ada sekitar 30 keluarga tinggal di lokasi terdepan yang didirikan pada 1999 dan belum mendapat persetujuan. Para pemukim Israel secara berkesinambungan mendirikan rumah karavan di beberapa lokasi Tepi Barat dengan harapan pada akhirnya mendapatkan persetujuan pemerintah.
Persetujuan terbaru ini merupakan bagian dari janji Netanyahu pekan lalu soal pencaplokan Lembah Yordan, yang luasnya sepertiga dari Tepi Barat, namun jika dia memenangkan pemilu yang akan digelar Selasa (17/9/2019).
Juru Bicara Presiden Palestina Mahmud Abbas, Nabil Abu Rudeineh, menganggap pertemuan kabinet itu ilegal dan meminta masyarakat internasional untuk menghentikan kegilaan Israel untuk menghancurkan semua fondasi proses politik.
LSM anti-permukiman Israel Peace Now juga mengecam keputusan Netanyahu.
"Pemerintah terus menunjukkan pengabaian terang-terangan untuk mencapai solusi dua negara untuk mengakhiri konflik dengan Palestina," bunyi pernyataan.
Uni Eropa dan PBB ikut mengutuk janji Netanyahu untuk mencaplok Lembah Jordan.
Meskipun Netanyahu mengatakan bahwa wilayah Lembah Jordan yang dicaplok tidak termasuk kota-kota Palestina seperti Jericho, namun secara perlahan Israel akan mengincar wilayah itu juga.