SEOUL, iNews.id - Meski bersepakat mewujudkan denuklirisasi di Semenanjung Korea dengan Amerika Serikat (AS), Korea Utara (Korut) ternyata belum menghentikan program nuklir dan rudalnya.
Itu berarti Korut melanggar sanksi PBB.
"Korea Utara belum menghentikan program nuklir dan rudal serta terus menentang resolusi Dewan Keamanan (DK) melalui peningkatan besar-besaran pemindahan produk minyak dari kapal ke kapal secara ilegal, begitu pula dengan pemindahan batu bara di laut selama 2018," demikian isi laporan yang disiapkan untuk DK PBB.
Laporan rahasia itu disusun oleh para pakar pemantau penerapan sanksi PBB terhadap Korut. Laporan itu menyebut, Korut berupaya memasok persenjataan ringan serta perangkat militer lainnya melalui perantar asing ke Libia, Yaman, dan Sudan.
Dari semua kegiatan Korut, para pakar menyimpulkan beragam sanksi keuangan terhadap Korut merupakan cara yang tidak efektif. Itu berarti DK PBB harus mempertimbangkan sanksi lain.
Pada awal pekan ini, Washington Post melaporkan, beberapa pejabat AS mengetahui hal tersebut berdasarkan foto-foto satelit pemantau fasilitas Sanumdong dekat Pyongyang. Berdasarkan foto-foto itu, pejabat AS meyakini satu atau dua rudal balistik sedang dibuat di lokasi tersebut.