Pada Juni, pemimpin Korut Kim Jong Un mengatakan, negara menghadapi situasi pangan yang tegang dan sangat mengandalkan hasil panen tahun ini.
Korut dijatuhi sanksi PBB sejak 2006 terkait program nuklir dan rudal balistiknya. Sejak itu Dewan Keamanan PBB terus menambah sanksi dengan tujuan memangkas pendanaan untuk program-program tersebut.
Di antara sanksi yang dijatuhkan adalah larangan ekspor batu bara dan komoditas lain serta impor minyak.
"Ekspor batu bara DPRK dan komoditas lain yang terdampak sanksi terus berlanjut, tapi pada tingkat yang jauh berkurang. Impor minyak yang dilaporkan ke tim panel turun secara drastis pada paruh pertama tahun ini," demikian isi laporan.
Duta Besar Korut untuk PBB belum merespons laporan terbaru tersebut.