4. Januari 2019: Pertempuran baru dimulai di Rakhine antara pasukan pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan (AA). Kelompok yang disebut pemberontak itu menuntut otonomi daerah lebih besar, dengan merekrut etnis minoritas Budha di Rakhine. Suu Kyi mendesak tentara untuk ‘menghancurkan’ mereka.
5. 11 November 2019: Gambia, negara mayoritas berpenduduk muslim, mengajukan tuntutan kasus genosida yang dilakukan Pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya ke Mahkamah Internasional (ICJ).
6. 11 Desember 2019: Suu Kyi muncul di pengadilan ICJ, Den Haag, Belanda dan menolak tuduhan genosida terhadap etnis Rohingya. Namun dia mengakui adanya kejahatan perang oleh tentara.
7. September 2020: Covid-19 mulai melanda Myanmar, padahal pada bulan-bulan sebelumnya negara tersebut tergolong aman dari pandemi. Pemerintah memberlakukan lokckdown di Yangon serta daerah lain, namun tetap bersikeras melaksanakan pemilu pada 8 November 2020.
8. 22 September 2020: Thomas Andrews, penyelidik hak asasi manusia (HAM) PBB untuk Myanmar, mengatakan pemungutan suara akan gagal memenuhi standar internasional karena pencabutan hak ratusan ribu muslim Rohingya.
9. 17 Oktober 2020: Komisi pemilihan umum Myanmar membatalkan pemungutan suara di sebagian besar negara bagian Rakhine, di mana pertempuran dengan AA yang memanas menewaskan puluhan orang dan menyebabkan puluhan ribu lainnya mengungsi. Komisi menyebut beberapa daerah menjalankan proses pemilihan tidak bebas dan adil.