Kelompok aktivis Justice for Myanmar sebelumnya menyatakan Min Aung Hlaing menyalahgunakan kekuasaan untuk menguntungkan keluarganya. Dia menjadi pemimpin militer Myanmar sejak 2011.
Posisi itu dimanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan dari akses ke sumber daya negara serta mendapat impunitas total dari militer.
Sementara itu di antara enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam AS adalah A&M Mahar yang dikendalikan Aung Pyae Sone.
Justice for Myanmar menyebutkan, A&M menawarkan perusahaan farmasi asing untuk memiliki akses ke negara itu dengan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan.
AS sejauh ini masih menahan diri untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan yang dikendalikan militer yakni Myanmar Economic Corporation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) karena kedua perusahaan ini mengendalikan sebagian besar ekonomi negara itu. Sanksi terhadap mereka akan sangat berdampak langsung kepada rakyat.