Sementara itu, perwira militer, termasuk Jenderal Senior Min Aung Hlaing, mengklaim bahwa militer sudah menahan diri setelah serangan mematikan oleh sparatis organisasi Arakan Rohinyga Salvation Army pada Oktober 2016 dan Agustus 2017.
"Tidak ada pembersihan genosida dan etnis di Myanmar," kata Zaw Htay, juru bicara pemerintah.
Namun dia mengakui adanya pelanggaran HAM dan akan menyelidiki lebih lanjut. "Ya, ada pelanggaran HAM, dan pemerintah akan mengambil tindakan terhadap mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia."
Zaw Htay mengatakan pemerintah Myanmar akan membentuk tim investigasi, mencakup perwakilan internasional untuk menyelidiki pelanggaran HAM di Rakhine.