Pada Februari 2021, militer merebut kekuasaan di Myanmar dengan dalih pengalihan kekuasaan dalam situasi darurat. Militer juga menangkapi pejabat pemerintah, menuduh mereka melakukan kecurangan dalam pemilihan umum, dan kemudian menunjuk junta atau dewan pemerintahan baru.
Pengambilalihan kekuasaan tersebut memicu kerusuhan sipil besar-besaran, yang menyebabkan perlawanan bersenjata yang meluas. Pihak oposisi telah membentuk pemerintahan tandingan yang terdiri atas unsur-unsur persatuan nasional. Mereka terdiri atas para mantan anggota partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang digulingkan dan perwakilan kekuatan politik etnik—yang menyerukan konfrontasi aktif dengan pemerintah militer.