PARIS, iNews.id - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengecam keputusan Amerika Serikat (AS) yang tidak memberikan visa bagi para pejabat Palestina untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB bulan ini.
"Keputusan Amerika untuk tidak memberikan visa kepada pejabat Palestina tidak bisa diterima. Kami menyerukan agar tindakan ini dibatalkan dan perwakilan Palestina dijamin sesuai dengan Perjanjian Negara Tuan Rumah," kata Macron, merujuk kepada kewajiban AS memberikan izin masuk bagi pejabat negara mana pun untuk menghadiri acara penting PBB.
Departemen Luar Negeri AS pada 29 Agustus lalu menolak dan mencabut visa pejabat Palestina. Alasannya cukup aneh, AS menuduh Palestina justru yang menjadi biang kerok konflik dengan Israel. Selain itu Pemerintah Otoritas Palestina tidak mengecam tindakan Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023.
Penolakan visa itu berlangsung di tengah derasnya rencana negara-negara Barat untuk mengakui negara Palestina di sela Sidang Umum PBB. Bermula dari pengumuman yang disampaikan Macron pada 25 Juli bahwa Prancis akan mengakui negara Palestina pada momen penting tersebut. Keputusan Prancis itu kemudian diikuti negara lain seperti Inggris, Kanada, Australia, Portugal, dan lainnya.
Konferensi internasional tingkat tinggi PBB tentang Palestina juga diselenggarakan di New York pada 28-30 Juli lalu, diketuai bersama Prancis dan Arab Saudi. Setelah konferensi, Kementerian Luar Negeri Prancis menerbitkan pernyataan bersama para menteri luar negeri (menlu) dari 15 negara Barat yang menyerukan pengakuan negara Palestina.