NEW YORK, iNews.id - Duta Besar (Dubes) Palestina untuk PBB Riyad Mansour menegaskan pemerintahannya akan membalas keputusan Amerika Serikat (AS) menolak memberikan visa kepada para pejabat Pemerintah Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) yang akan menghadiri Sidang Majelis Umum PBB bulan depan.
Menurut Mansour, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, berdasarkan rencana awal, akan menghadiri Sidang Umum PBB, termasuk pertemuan khusus membahas hak-hak Palestina yang digelar pada 22 September. Namun dia belum bisa memastikan apakah Abbas tetap akan hadir atau tidak setelah keputusan AS tersebut.
Departemen Luar Negeri AS tidak merilis siapa-siapa pejabat yang ditolak maupun dicabut visanya.
"Kami akan melihat secara pasti apa arti dan bagaimana penerapannya bagi delegasi kami, dan kami akan membalas sebagaimana mestinya," ujar Mansour, seperti dikutip dari Al Jazeera Sabtu (30/8/2025).
Istana Kepresidenan Otoritas Palestina, seperti dilaporkan kantor berita Wafa, mengungkapkan penyesalan dan keterkejutan mendalam atas keputusan AS tersebut.
PA mendesak pemerintah AS untuk mempertimbangkan kembali dan membatalkan keputusan itu, seraya menegaskan kembali komitmen penuh Palestina terhadap hukum internasional, resolusi PBB, dan kewajiban terhadap perdamaian.
Sebelumnya Deplu AS menjelaskan alasan penolakan dan pencabutan visa, yakni menuduh PA merusak prospek perdamaian dengan Israel.
“Pemerintahan Trump telah menegaskan, demi kepentingan keamanan nasional, kami harus meminta pertanggungjawaban PLO dan PA atas ketidakpatuhan mereka terhadap komitmen, dan atas perusakan prospek perdamaian,” bunyi pernyataan Deplu AS.
Pernyataan Deplu juga mengungkap, para anggota PLO dan PA harus secara konsisten menolak terorisme, merujuk pada serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.