Dia mengatakan, hal ini yang menjadi penyebab perselisihan dengan Indonesia, tentang asal kabut asap dan siapa yang harus bertanggung jawab.
“Kita harus mempublikasikan lebih banyak di mana hotspot berada melalui pernyataan pemerintah. Warga kami sudah mengemukakan masalah ini dengan menteri-menteri Indonesia. Tapi mereka mengklaim kabut itu dari Malaysia. Karena itu kami harus menerbitkan peta yang menunjukkan gambar satelit hotspot," katanya.
Sebelumnya, Indonesia menyebut ada empat perusahaan Malaysia yang diidentifikasi sebagai penyebab kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan.
Mengomentari hal itu, Menteri Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan dan Perubahan Iklim Malaysia Yeo Bee Yin mengatakan, Indonesia punya otoritas penuh untuk menegakkan hukum di wilayahnya, bahkan jika pelakunya perusahaan asal Malaysia.
Saat ini Malaysia belum memiliki undang-undang yang bisa menjatuhkan hukuman bagi perusahaannya di luar negeri yang menyebabkan polusi udara.