Zafrul bahkan menantang Mahathir untuk menunjukkan bagian mana dari perjanjian yang diklaim menyerahkan hak istimewa bumiputera kepada pihak AS.
Menurut dia, Mahathir keliru menafsirkan Pasal 6.2, yang disebut-sebut mengharuskan perusahaan milik pemerintah mengambil keputusan semata-mata berdasarkan pertimbangan komersial. Zafrul menegaskan pasal itu tidak bermaksud meniadakan kebijakan pro-bumiputera, melainkan memastikan transparansi dan praktik bisnis yang sehat.
Isu Bumiputera Jadi Pusat Polemik
Mahathir sebelumnya mengatakan, perjanjian itu akan membuat Malaysia harus memberikan perlakuan yang sama kepada Amerika terhadap barang-barang yang biasanya mendapat perlindungan khusus untuk bumiputera. Dia juga menuding ada banyak klausul dalam dokumen setebal 400 halaman itu yang berpotensi menyerahkan kekuasaan ekonomi Malaysia kepada AS.
Namun pemerintah menekankan, tidak ada satu pun klausul yang menyinggung penghapusan hak-hak bumiputera secara langsung atau tidak langsung. Zafrul menegaskan kembali kebijakan afirmatif untuk bumiputera tetap menjadi dasar utama dalam kebijakan ekonomi nasional.