Namun Projo dalam pernyataannya menuduh petisi tersebut bermotif politik. Menurut kelompok itu, SAFEnet dibentuk oleh faksi-faksi yang menentang Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.
Nenden membantah tuduhan Projo itu. Menurut dia, petisi itu adalah bentuk dorongan agar Budi bertanggung jawab dengan tugas dan jabatannnya. Apalagi, masalah jebolnya PDN itu menyangkut kepentingan umum, kepentingan orang banyak.
“Pak Menteri, cukuplah semua kelalaian ini. Jangan jadikan data pribadi kami sebagai tumbal ketidakmampuan Anda. MUNDURLAH!” demikian salah satu isi petisi yang diunggah di laman Change.org pada 26 Juni itu.
CNA melansir, serangan ransomware bulan lalu adalah yang terburuk di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Tragedi itu telah mengakibatkan hilangnya data, gangguan terhadap akses data publik, dan melambatnya layanan online dari institusi yang terkena dampak.
Pihak berwenang Indonesia mengatakan serangan itu dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan ransomware Rusia, LockBit.
PDN yang terkena dampak menyimpan informasi penting termasuk data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, dan data keluarga. Pusat data itu juga menyimpan informasi spesifik sektoral, seperti program jaminan kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.
Serangan tersebut juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang berkaitan dengan visa, izin tinggal dan pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, terjadi antrean panjang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, karena pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual akibat sistem otomatis mati.
Jumat lalu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim mengatakan, sistemnya telah pulih sepenuhnya. Namun, tidak semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi.
Pemerintah baru mengumumkan serangan ransomware pada 24 Juni dan mengungkap secara luas pada 27 Juni, saat Budi mengadakan rapat kerja dengan DPR. Menurut Budi, Pemerintah Indonesia telah menolak membayar uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS yang diminta peretas untuk mengambil data terenkripsi.
Serangan ransomware juga mengungkap tingginya kerentanan dunia maya di Indonesia. Yang lebih celaka lagi, Ketua Bandan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan bahwa sebanyak 98 persen data yang disimpan di PDN yang disusupi belum dicadangkan.
“Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya dalam rapat kerja di DPR pada Kamis lalu, seperti dilansir Reuters.
Beberapa anggota parlemen membantah pernyataan Hinsa. Sebab, jika selama ini hanya 2 persen data yang dicadangkan, itu artinya bukan masalah tata kelola. “Jangan lagi bilang (masalah) tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola. Ini masalah kebodohan!” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap PDN.