Pihak berwenang Indonesia mengatakan serangan itu dilakukan menggunakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh perusahaan ransomware Rusia, LockBit.
PDN yang terkena dampak menyimpan informasi penting termasuk data kependudukan seperti nama, alamat, nomor identitas diri, dan data keluarga. Pusat data itu juga menyimpan informasi spesifik sektoral, seperti program jaminan kesehatan nasional dan kurikulum pendidikan.
Serangan tersebut juga mengganggu layanan imigrasi termasuk yang berkaitan dengan visa, izin tinggal dan pengajuan paspor online. Pada 21 Juni, terjadi antrean panjang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Banten, karena pemeriksaan paspor harus dilakukan secara manual akibat sistem otomatis mati.
Jumat lalu, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Silmy Karim mengatakan, sistemnya telah pulih sepenuhnya. Namun, tidak semua data berhasil dipulihkan untuk beberapa lembaga imigrasi.
Pemerintah baru mengumumkan serangan ransomware pada 24 Juni dan mengungkap secara luas pada 27 Juni, saat Budi mengadakan rapat kerja dengan DPR. Menurut Budi, Pemerintah Indonesia telah menolak membayar uang tebusan sebesar 8 juta dolar AS yang diminta peretas untuk mengambil data terenkripsi.