Serangan ransomware juga mengungkap tingginya kerentanan dunia maya di Indonesia. Yang lebih celaka lagi, Ketua Bandan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, mengatakan bahwa sebanyak 98 persen data yang disimpan di PDN yang disusupi belum dicadangkan.
“Secara umum kami melihat masalah utama adalah tata kelola dan tidak ada solusi lain,” katanya dalam rapat kerja di DPR pada Kamis lalu, seperti dilansir Reuters.
Beberapa anggota parlemen membantah pernyataan Hinsa. Sebab, jika selama ini hanya 2 persen data yang dicadangkan, itu artinya bukan masalah tata kelola. “Jangan lagi bilang (masalah) tata kelola, Pak. Karena ini bukan masalah tata kelola. Ini masalah kebodohan!” kata Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid.
Presiden Jokowi telah memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit terhadap PDN.