WASHINGTON, iNews.id - Minyak Venezuela kembali menjadi pusat ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Karakas. Dari kebijakan nasionalisasi hingga blokade kapal tanker, langkah-langkah keras Washington memunculkan pertanyaan besar, mengapa kekayaan minyak Venezuela tak pernah lepas dari bidikan AS?
Akar konflik ini bermula dari keputusan Venezuela menasionalisasi industri perminyakannya pada 1976. Melalui perusahaan milik pemerintah PDVSA, Karakas mengambil alih kendali penuh atas ladang minyak yang sebelumnya banyak digarap perusahaan asing, termasuk dari AS dan Inggris. Langkah tersebut sah secara hukum internasional, namun menjadi titik awal friksi berkepanjangan dengan Washington.
Ketegangan kian meningkat pada 2007 di era Presiden Hugo Chavez. Pemerintah Venezuela menasionalisasi proyek-proyek minyak asing yang tersisa, secara efektif menggusur raksasa energi AS seperti ConocoPhillips dan Exxon Mobil.
Sejak saat itu, minyak tak lagi sekadar komoditas ekonomi, melainkan simbol kedaulatan nasional Venezuela.
Perusahaan-perusahaan AS menggugat pemerintah Venezuela melalui jalur hukum internasional. Pada 2014, pengadilan arbitrase Bank Dunia memerintahkan Venezuela membayar kompensasi sebesar 1,6 miliar dolar AS kepada Exxon Mobil. Meski demikian, proses hukum tersebut tak menghentikan konfrontasi politik antara kedua negara.
Di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, tekanan terhadap Venezuela meningkat drastis. Pada 2019, AS menjatuhkan sanksi keras terhadap PDVSA yang melumpuhkan ekspor minyak negara Amerika Latin itu. Washington berdalih sanksi diberlakukan untuk menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, namun dampaknya langsung menghantam sektor energi Venezuela.
Memasuki masa jabatan kedua, Trump memperluas kebijakan “tekanan maksimum”. AS mengerahkan armada militer ke Laut Karibia dan meningkatkan patroli laut dengan alasan memerangi penyelundupan narkoba. Namun, banyak pihak menilai langkah tersebut beririsan dengan upaya mengontrol jalur ekspor minyak Venezuela.