Di masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, tekanan terhadap Venezuela meningkat drastis. Pada 2019, AS menjatuhkan sanksi keras terhadap PDVSA yang melumpuhkan ekspor minyak negara Amerika Latin itu. Washington berdalih sanksi diberlakukan untuk menekan pemerintahan Presiden Nicolas Maduro, namun dampaknya langsung menghantam sektor energi Venezuela.
Memasuki masa jabatan kedua, Trump memperluas kebijakan “tekanan maksimum”. AS mengerahkan armada militer ke Laut Karibia dan meningkatkan patroli laut dengan alasan memerangi penyelundupan narkoba. Namun, banyak pihak menilai langkah tersebut beririsan dengan upaya mengontrol jalur ekspor minyak Venezuela.
Ketegangan mencapai puncaknya ketika Trump mengumumkan blokade terhadap kapal tanker minyak Venezuela. Dalam pernyataan di Truth Social, Trump menuduh Venezuela mencuri minyak milik AS dan mengklaim wilayah tersebut telah dikepung armada terbesar dalam sejarah Amerika Selatan.
Belum lama ini, militer AS juga menyita kapal tanker minyak di lepas pantai Venezuela. Pemerintahan di Karakas mengecam tindakan tersebut sebagai pembajakan internasional dan pelanggaran kedaulatan negara.
Pernyataan kontroversial ajudan Trump, Stephen Miller, yang menyebut seluruh minyak Venezuela sebagai milik AS, semakin memperjelas betapa sentralnya isu energi dalam konflik ini. Bagi banyak pengamat, narasi perang melawan narkoba dan demokrasi hanyalah lapisan luar dari perebutan sumber daya alam.