Mandat lain mencakup penghancuran dan pencegahan pembangunan kembali infrastruktur militer, teror, dan ofensif, yang mungkin memerlukan penegakan hukum proaktif ketimbang sebatas fungsi konvensional dari pasukan penjaga perdamaian PBB.
Pasukan ISF juga bertugas melatih polisi Palestina yang akan dibentuk. Keanggotaan polisi bukan dari Hamas maupun Pemerintah Otoritas Palestina.
ISF beroperasi di bawah komando terpadu, pasukan ini mungkin berada di bawah kepemimpinan AS, khususnya melibatkan seorang jenderal bintang dua Angkatan Darat AS, sambil bekerja sama erat dengan Dewan Perdamaian Gaza.
Masa tugas ISF direncanakan hingga akhir 2027.
Mandat ISF juga mensyaratkan koordinasi dengan Israel, Mesir, dan potensi kontribusi pasukan dari negara-negara anggota Dewan Pedamaian.
Beberapa negara sudah menyatakan kesiapan untuk mengirim pasukan, umumnya negara anggota Dewan Perdamaian Gaza, seperti Indonesia, Mesir, Uni Emirat Arab, Pakistan, Turki, Yordania, Azerbaijan, dan lainnya.
Pada dasarnya, ISF akan mengambil alih banyak tanggung jawab keamanan yang sebelumnnya telah dijalankan Hamas selama 19 tahun terakhir. Hamas bertanggung jawab atas pemerintahan di Jalur Gaza, termasuk mengelola layanan sosial dan keamanannya
sejak 2006.