GAZA, iNews.id - Krisis kemanusiaan di Jalur Gaza mencapai titik paling menyedihkan dalam sejarah modern. Sebanyak 600.000 anak Palestina di bawah usia 10 tahun kini hidup dalam ancaman kematian akibat kelaparan akut. Sementara itu, warga yang mencoba bertahan hidup dengan mengantre bantuan kemanusiaan justru dibunuh dengan brutal oleh pasukan Israel.
Menurut data resmi dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, selain anak-anak, 60.000 bayi telah mengalami malnutrisi parah, dan 60.000 ibu hamil tak memperoleh asupan gizi layak. Kondisi ini diperparah oleh hancurnya sistem kesehatan dan terbatasnya akses pada makanan dan obat-obatan di tengah blokade total yang diberlakukan Israel.
Yang paling menyayat hati, ratusan warga sipil Gaza dibunuh saat mencoba mendapatkan bantuan. Sejak 27 Mei 2025, sebanyak 995 orang tewas, 6.011 luka-luka, dan 45 lainnya hilang ketika mengantre bantuan makanan di lokasi-lokasi distribusi yang dikelola Gaza Humanitarian Foundation (GHF), sebuah lembaga yang dijalankan oleh Israel dan Amerika Serikat tanpa pengakuan PBB maupun lembaga internasional lainnya.
Pemerintah Gaza menyebut pusat-pusat distribusi GHF sebagai “jebakan maut”, tempat di mana warga yang kelaparan datang hanya untuk menjadi target tembakan.
"Jumlah orang yang menunggu distribusi bantuan kemanusiaan di tempat-tempat yang disebut jebakan maut telah meningkat menjadi 995 orang," bunyi pernyataan resmi Kantor Media Pemerintah Gaza, Senin (21/7/2025).
Kelaparan Sistematis dan Manipulasi Bantuan
GHF menjadi satu-satunya saluran distribusi bantuan di wilayah Gaza setelah Israel menghentikan kerja sama dengan UNRWA, badan PBB untuk pengungsi Palestina, sejak Oktober 2024.
Parlemen Israel bahkan mengesahkan undang-undang yang melarang seluruh aktivitas UNRWA di wilayah Israel dan Gaza, dengan tuduhan bahwa stafnya terlibat dalam serangan Hamas, tuduhan yang dibantah oleh UNRWA dan Hamas.
Kepala UNRWA Philippe Lazzarini menuding Israel menggunakan GHF sebagai alat politik untuk melakukan pengusiran paksa terhadap warga Gaza.
"Ini bukan hanya soal bantuan, ini adalah strategi sistematis untuk memaksa rakyat Palestina meninggalkan tanah mereka," tuturnya.