Beberapa negara yang abstain beralasan krisis di Myanmar merupakan urusan dalam negeri mereka. Ada pula yang berpandangan resolusi ini tidak akan membantu.
Negara lain juga mengaitkan dengan penderitaan yang dialami muslim Rohingya selama 4 tahun, tersiksa dan terusir dari kampung halaman. Tidak ada solusi bagi mereka sampai saat ini. Sekitar 1 juta muslim Rohingya eksodus ke Bangladesh akibat kekerasan militer.
Duta Besar Uni Eropa untuk PBB Olof Skoog mengatakan, resolusi ini mengirim pesan tegas bahwa dunia tidak mengakui pemerintahan junta militer Myanmar yang dipimpin Min Aung Hlaing.
"Ini mendelegitimasi junta militer, mengutuk penyalahgunaan dan kekerasan terhadap rakyatnya, serta menunjukkan keterasingannya di mata dunia," ujar Skoog.
Sebelum voting, Sekjen PBB Antonio Guterres mendorong Majelis Umum untuk bertindak lebih konkret.
"Kita tidak bisa hidup di dunia di mana kudeta militer menjadi norma. Ini sama sekali tidak bisa diterima," katanya.
Militer Myanamr menggulingkan pemerintahan Suu Kyi pada 1 Februari lalu dengan tuduhan adanya kecurangan pemilu. Namun para pengamat internasional menilai pemilu berjalan dengan adil.