Namun pemerintah junta yang dipimpin Min Anung Hlain menolak dialog dengan kelompok-kelompok yang disebutnya sebagai teroris itu.
Para pejabat pemerintahan junta dilarang mengikuti pertemuan-pertemuan penting ASEAN karena gagal menerapkan rencana perdamaian 5 Poin Konsesus yang disepakati dalam pertemuan di Jakarta pada April 2021.
Hanya saja ASEAN terbuka untuk mengundang perwakilan non-politik Myanmar. Namun tak ada perwakilan yang dikirim karena pemerintahan junta telanjur kecewa atas apa yang mereka sebut dengan campur tangan ASEAN terhadap urusan dalam negeri mereka.