“Merupakan hak mereka yang terpilih dalam pemilihan demokratis untuk menduduki jabatan tanpa ancaman atau intimidasi. Juga merupakan hak warga negara untuk dilayani oleh pejabat terpilih tersebut,” kata Kurti di Twitter pada hari Sabtu.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken pada hari Jumat mengkritik pemerintah Kurti atas tindakannya di utara. Blinken mengatakan mereka meningkatkan ketegangan yang tidak perlu.
"(Pemerintah Kurti) merusak upaya kami untuk membantu menormalkan hubungan antara Kosovo dan Serbia dan akan berdampak pada hubungan bilateral kami dengan Kosovo," katanya.
Hampir satu dekade setelah berakhirnya perang di sana, orang Serbia di wilayah utara Kosovo tidak menerima deklarasi kemerdekaan Kosovo pada 2008 dari Serbia dan masih menganggap Beograd sebagai ibu kota mereka.
Etnis Albania membentuk lebih dari 90 persen populasi di Kosovo. Serbia hanya mayoritas di wilayah utara.