"Ini hanyalah taktik mengalihkan persoalan dari ketidakmampuan pemerintah untuk mengadili para pemerkosa," kata Shubha Kayastha, dari lembaga Internet Society Nepal.
Subha Kayastha, yang juga pegiat hak seksual, menyebut pelarangan ini tidak akan memecahkan masalah.
"Pendekatan lebih baik untuk mengurangi kekerasan seksual adalah memberdayakan orang dan menghormati badan penanganan seksual, dan menghukum pelaku kejahatan seksual, bukannya melarang bahan pornografi yang tersedia di internet," tuturnya.
"Pemerintah seharusnya mengalihkan perhatian untuk mengadili mereka yang bersalah, bukannya mencari jalan pintas."
"Pemerintah Nepal dipenuhi dengan pejabat yang tidak memiliki pengetahuan apapun, namun hanya mengikuti pendapat yang tidak original termasuk melarang situs porno untuk mencegah terjadinya pemerkosaan," kata editor harian The Kathmandu Post, Anup Kaphle, lewat Twitter.
Pemerintah India pernah melarang pornografi pada 2015, namun mencabutnya sepekan kemudian karena besarnya tentangan dari publik, dan masalah kebebasan berpendapat.