DAMASKUS, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memicu kemarahan besar Pemerintah Suriah setelah melakukan kunjungan langsung ke pasukan Israel yang ditempatkan di wilayah Suriah yang diduduki, Rabu (19/11/2025).
Damaskus menyebut langkah itu sebagai pelanggaran serius terhadap kedaulatan serta upaya untuk melegitimasi perebutan wilayah secara ilegal.
Kantor Perdana Menteri Israel merilis foto-foto kunjungan tersebut, memperlihatkan Netanyahu mengenakan rompi antipeluru lengkap dengan helm, saat berbicara dengan tentara Israel yang ditempatkan di area timur zona penyangga PBB.
Wilayah ini berada di antara Dataran Tinggi Golan, yang dicaplok Israel setelah Perang 1967, dan teritori resmi Suriah.
Israel Perluas Kehadiran Militer Pasca Penggulingan Assad
Sejak penggulingan Presiden Bashar Al Assad pada Desember 2024, Israel memperluas operasinya di Suriah selatan. Militer Zionis secara bertahap mengambil posisi strategis di luar zona penyangga lama, memicu ketegangan baru di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan itu, Netanyahu kembali menekankan komitmen Israel untuk “melindungi minoritas Druze” yang tinggal di kawasan perbatasan. Dia mengatakan pasukannya memiliki peran penting, baik secara defensif maupun ofensif, dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
“Kita sangat mementingkan kemampuan kami di sini… menjaga sekutu Druze kami, dan terutama menjaga keamanan Israel serta perbatasan utaranya,” ujar Netanyahu, kepada tentaranya, dikutip Reuters, Jumat (21/11/2025).
Dia menambahkan misi tersebut bisa berkembang sewaktu-waktu.
“Kami mengandalkan Anda,” katanya.
Damaskus Mengecam Keras: Pelanggaran Kedaulatan yang Berbahaya
Pemerintah Suriah merespons dengan kecaman keras dengan menyatakan kunjungan perdana menteri Israel itu adalah tindakan provokatif yang melanggar hukum internasional.
“Pelanggaran berbahaya terhadap kedaulatan dan persatuan Suriah. Upaya untuk memaksakan realitas yang sudah terjadi,” bunyi pernyataan pemerintah.
Suriah menegaskan keberadaan pasukan Israel di wilayah tersebut merupakan bentuk pencaplokan terselubung yang bertentangan dengan resolusi-resolusi PBB. Pihaknya kembali menuntut Israel mundur ke zona penyangga awal yang ditetapkan sebelum eskalasi baru-baru ini.
Namun pejabat senior Israel telah berulang kali menyatakan bahwa Tel Aviv tidak berniat melepaskan pos-pos militer baru di area strategis tersebut.