Sebelumnya Ismail menyampaikan pidato yang disiarkan televisi, menyerukan pemilu lebih awal. Dia menjelaskan, Sultan Abdullah menyetujui permintaannya untuk membubarkan parlemen pada Senin. Sementara itu waktu pasti pemilu akan diumumkan komisi pemilihan umum.
Berdasarkan aturan, pemilu harus digelar paling lambat 60 hari setelah parlemen dibubarkan. Namun banyak anggota parlemen yang berharap agar tak digelar tahun ini mengingat ancaman banjir besar.
Partai berkuasa Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) setuju dengan pemilu awal setelah beberapa pemimpinnya terancam dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan korupsi.
Faksi-faksi di koalisi pemerintah mendesak Ismail mempercepat pemilu setelah mantan PM Najib Razak dan presiden partai Ahmad Zahid Hamidi didakwa melakukan korupsi. UMNO jatuh dari kekuasaan dalam pemilu 2018 yang dimenangkan koalisi Pakatan Harapan.
Menurut UMNO, kasus yang dihadapi Najib dan Ahmad Zahid menunjukkan mereka sebagai korban dendam politik.